Submit
Random Posts »
New Templates »
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Advertisements

Sponsored Links

Cost Sharing Pusat Memberatkan Daerah

EBOOK FEATURES
 Ebook Type Adobe Reader (.pdf)
 Ebook Name Skema Cost Sharing Program Pusat Memberatkan Daerah Miskin
 Template Author Anang Saptoni / Peneliti IRE Yogya
  Descriptions Meski kucuran DAU dan DAK terus meningkat, tidak berarti APBD untuk penanggulangan
kemiskinan juga bertambah. Faktanya, 60 persen APBD habis untuk belanja aparatur. Daerah akhirnya bergantung pada program dari provinsi dan pusat sebagai sumber belanja pembangunan, walaupun skema pendanaannya cost sharing. Akan tetapi, merujuk kasus Gunungkidul, pilihan kebijakan cost sharing justru memangkas alokasi APBD untuk ADD. Bila diteruskan, tak menutup kemungkinan sektor lainnya akan menjadi korban

Bencana Alam dan Ancaman Kemiskinan

EBOOK FEATURES
 Ebook Type Adobe Reader (.pdf)
 Ebook Name Perempuan Bencana Alam dan Ancaman Kemiskinan
 Template Author M. Zainal Anwar / bisnis-jateng.com
  Descriptions Salah satu dampak erupsi Merapi pada medio November 2010 lalu adalah hancurnya aktivitas perekonomian kelompok perempuan yang selama ini menjalankan usaha dengan memanfaatkan dana pinjaman melalui skema simpan pinjam untuk perempuan (SPP). Banyak kaum perempuan kehilangan aset produksi yang selama ini digunakan untuk menopang aktivitas ekonomi sehingga mengancam mereka menjadi miskin. Sebagai upaya pemulihan ekonomi, pemerintah melakukan pendataan kelompok perempuan penerima dana pinjaman mulai dari kondisi tempat tinggal hingga aset produksi.

Perencanaan Birokratis Menjadi Teknokratis

EBOOK FEATURES
 Ebook Type Adobe Reader (.pdf)
 Ebook Name Mengubah Perencanaan Birokratis
Menjadi Teknokratis
 Template Author Sutoro Eko / sutoro@ireyogya.org
  Descriptions Pendekatan birokratis-administratif selama ini mendominasi kebijakan dan praktik pembangunan di daerah. Pendekatan ini bersifat kaku, terjebak dalam rutinitas, miskin teori dan metodologi sehingga gagal menjawab persoalan. Pendekatan
teknokratis gaya baru, yang mengandung dimensi partisipasi, deliberasi, dan engagement, penting dikedepankan agar kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan implementasi pembangunan benar-benar efektif menyelesaikan persoalan publik.

Pelajaran Berharga dari Kesuksesan BUMDes

EBOOK FEATURES
 Ebook Type Adobe Reader (.pdf)
 Ebook Name Pelajaran Berharga dari Kesuksesan BUMDes
 Template Author Sutoro Eko / ireyogya.org
  Descriptions BUMDes, atau nama lain, sebenarnya bukan makhluk baru meskipun nomenklatur itu baru diperkenalkan oleh pemerintah dalam satu dekade terakhir. Dulu kita mengenal berbagai institusi sosial dan institusi keuangan mikro yang dibentuk pemerintah: BKD, BINMAS, KUPEDES, KIK, KCK, BUUD, KUD, UEDSP, LPD di Bali sejak 1985, maupun berbagai nama dana bergulir yang dikelola kelompokkelompok masyarakat yang dibentuk oleh proyek-proyek sektoral kementerian seperti UPK dan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sebut saja ini adalah LKM korporatis, atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh pemerintah.
Berbagai LKM ini dibentuk oleh pemerintah karena komitmen pemerintah untuk menolong rakyat desa (termasuk kaum miskin) dari jeratan rentenir dan sekaligus membuka akses kredit bagi rakyat desa mengingat bank-bank komersial (baik BUMN maupun swasta) tidak pro poor.

Regulasi & Implementasi Kebijakan ADD

EBOOK FEATURES
 Ebook Type Adobe Reader (.pdf)
 Ebook Name Inkonsistensi Regulasi Dan Implementasi Kebijakan ADD
 Template Author Oleh Dina Mariana / dina@ireyogya.org
  Descriptions Kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi mulai bergulir sejak tahun 2006 lalu, ditandai lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. Perda ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ADD.

Namun Perda yang lahir dari perintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini
menuai banyak kontroversi. Sebabnya, substansi Perda tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ini mengandung sejumlah pasal
bermasalah. Implikasinya, implementasi perda tersebut juga dirundung banyak persoalan.

Analisis APBD Untuk Anggaran DPRD

EBOOK FEATURES
 Ebook Type Adobe Reader (.pdf)
 Ebook Name Analisis APBD Untuk Anggaran DPRD
 Template Author Hans Antlov / Judith Edstrom
  Descriptions Modul ini merupakan panduan langkah-langkah sistematis dalam aktifitas lokakarya analisis APBD untuk anggota DPRD. Kehadiran modul ini diharapkan mampu menjawab tiga kebutuhan dasar bagi efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam proses kebijakan anggaran daerah, yaitu:
  1. Anggota DPRD memiliki sikap dan perilaku yang produktif mendorong APBD yang mensejahterakan masyarakat daerah.
  2. Anggota DPRD memiliki pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan pilihan-pilihan kebijakan anggaran yang menjawab permasalahan public, seperti kesehatan, pendidikan and pengembangan ekonomi lokal.
  3. Anggota DPRD memiliki keterampilan teknik analisis untuk memberikan masukan-masukan kritis terhadap kebijakan anggaran daerah dan memantau secara umum penyusunan anggaran daerah.

Profil Desaku

EBOOK FEATURES
 Ebook Type PowerPoint (.ppt)
 Ebook Name Profil Desaku
 Template Author Mashudi, STP / KARak'S
  Descriptions Ini merupakan suatu presentasi mengenai profil desa, sebab profil desa merupakan hal yang terpenting pada pemerintahan.

Agar Inovasi Tak Terbentur Anggaran

EBOOK FEATURES
 Ebook Type Adobe Reader (.pdf)
 Ebook Name Agar Inovasi Tak Terbentur Anggaran
 Template Author Dina Mariana / dina@ireyogya.org
  Descriptions Kecukupan anggaran seringkali dinilai sebagai jawaban atas persoalan kemiskinan di daerah. Namun fakta menunjukkan, daerah yang memiliki APBD besar tidak selamanya penduduk miskinnya sedikit. Demikian juga sebaliknya, tak selalu daerah dengan APBD kecil akan tinggi angka kemiskinannya. Bahkan, kendati dari tahun ke tahun alokasi APBN/APBD untuk penanggulangan kemiskinan terus meningkat dengan jumlah yang besar, angka kemiskinan juga tidak mengalami penurunan signifikan.

Langganan: Postingan (Atom)